Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

Padang – Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, PSi, MSc, selaku Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan tertinggi dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional Presiden Republik Indonesia, yang diserahkan pada tanggal 29 November 2013 di Istana Negera yang diwakili Oleh Wapres Budiono.

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara merupakan  salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi yang luar biasa sekaligus untuk mendorong partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam upaya mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan di daerah guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika ditemui di rumah dinasnya, Selasa siang (3/11) yang didampingi Kepala Badan Ketahanan Sumbar Ir. Effendi dan Kepala Biro Humas Irwan, S.Sos, MM menyampaikan, ada tahapan seleksi oleh Tim Juri Penilai Ketahanan Pangan dari UI, UGM,  IPB, Unpad,  ITB, LSM, Staf Ahli Presiden dan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Dari 12 orang Gubernur yang diusulkan  mengikuti tes dan wawancara teknis hanya 5 orang yang mendapat penghargaan ini, antara lain Gubernur Jawa Barat, NTB, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kita patut bangga bahwa Sumatera Barat secara umum telah memenuhi standar yang baik, sehingga kita mendapat penghargaan terbaik ini.

Banyak sektor yang tergabung dalam penilaian ini, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, Koperasi UKM, serta sektor perindustrian. Karena itu penghargaan ini amat istimewa sekali, mudah-mudahan ini dapat lebih memotivasi kita memajukan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, ungkapnya

Selain itu kita juga mendapat penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2013 pada kategori Pelopor Ketahanan Pangan atas nama Syahrul Yondri dari kelurahan koto panjang Kota Payakumbuh, penemu/pengembang Tanaman Cabe Kopay. Untuk diketahui Cabe Kopay menjadi sorotan nasional sebagai sebuah keberhasilan meningkatkan kualitas cabe di Indonesia.

Kita juga mendapat penghargaan pada kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan  atas nama kelompok Tani Budidaya Tanaman Jeruk jenis Siam Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang diketuai oleh Datuk Bandaro Manih.

Kemarin kita juga mengusulkan Bupati Agam Ir. Indra Catri, namun belum beruntung. Tahun depan kita akan usulkan sebanyak-banyaknya, untuk keberhasilan dan peningkatan kualitas ketahanan pangan kita di setiap daerah di Sumatera Barat, ujarnya. [humasprov]

irwan-prayitno.com

Penghargaan dari Menteri Perdagangan: Gubernur Sumbar Peduli Konsumen

Jakarta, Padek – Kepedulian Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terhadap upaya perlindungan konsumen di Sumbar, mendapat apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Politisi PKS itu mendapat penghargaan selaku Kepala Daerah peduli Konsumen.

Penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Swis Bel Hotel Jakarta, Rabu (27/11) itu, juga diterima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. ketiga provinsi itu dinilai memberikan perhatian dan kepedulian tinggi terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

“Diharapkan agar peraih penhargaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Mereka tergerak untuk menjadi daerah berorientasi pada perlindungan konsumen,” ujar Gita Wirjawan.

Gita menegaskan, pemerintah akan terus mendorong upaya perlindungan konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pelaku usaha bertanggung jawab dan mengedepankan etika perdagangan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan itu menyebutkan perlindungan terhadap konsumen sangat penting, karena menyangkut aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan, serta lingkungan dari penggunaan produk yang dibeli dan dikonsumsi atau digunakan.

Hal ini juga memperkuat keberadaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani perindustrian dan perdagangan dengan membentuk bidang pengawasan. Dengan begitu, pengawasan terhadap barang beredar di pasar bisa lebih intensif dilakukan.

“Kita juga mengalokasikan dukungan dana APBD yang meningkat setiap tahun untuk pemberdayaan konsumen, sosialisasi, pengawasan, dan pelayanaan tera-tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Harapannya, UTTP bisa memenuhi standar teknis yang ditentukan sehinga konsumen tak dirugikan,” katanya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur di kabupaten dan kota sebagai upaya semua UTTP yang digunakan ditera dan tera ulang. Pemprov juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kabupaten dan kota untuk melayani penyelesaian sengketa pelaku usaha.

Saat ini, menurut Irwan, sudah terbentuk BPSK di Padang, Padangpariaman, Bukittinggi, Kota Solok dan 
Padang panjang. “Insha Allah dalam waktu dekat, menyusul Sijunjung, Pasaman Barat, Limapuluhkota, Payakumbuh dan Kota Pariaman,” ujarnya.

Upaya lain, memberikan dorongan pemberdayaan konsumen dengan iklan layanan public melalui media elektronik dan televisi berupa imbauan menjadi konsumen cerdas. Misalnya, teliti sebelum membeli, perhatikan label dan masa kadarluarsa, pastikan produk bertanda jaminan mutu (SNI) dan beli sesuai kebutuhan bukan keinginan.

Di samping itu, di Sumbar sudah dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan. “Tim ini sekarang aktif melakukan pengawasan secara berkala terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yan beredar di tengah – tengah masyarakat,” katanya.

Padang Ekspres, 28 November 2013

Pokja AMPL Sumbar Terbaik di Indonesia

Padang – Pokja  Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Sumbar, dinobatkan sebagai Pokja AMPL dengan kinerja terbaik di Indonesia, pada kategori Peran Provinsi dalam Konsistensi Peningkatan Capaian Lingkungan.

Prestasi tersebut diraih pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) II, di Balai Kartini Jakarta 29-31 Oktober 2013.

Pokja AMPL Provinsi Sumbar, dinominasikan bersama dengan Pokja AMPL Provinsi NTT dan NTB. Berdasar penilaian dari Pokja AMPL Nasional bersama denan Waspola Facility dan juri independen dari perguruan tinggi, LSM dan unsur media massa serta para pemerhati pembangunan AMPL tingkat nasional, Pokja AMPL Sumbar diunggulkan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pembangunan AMPL di Sumbar dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs, terutama Goal 7c.

Hal ini dibuktikan dengan tingginya komitmen Pokja AMPL Provinsi Sumbar dalam bekerjasama dengan para stakeholder lainnya terhadap sektor air minum dan sanitasi. Konsistensi perencanaan pembangunan AMPL di Sumbar yang dimotori Pokja AMPL Sumbar terlihat, dengan dicantumkannya kebijakan dan target peningkatan akses air minum dan sanitasi yan layak, dalam dokumentasi RPJMD Sumbar 2010 – 2015.

Kemudian ditindaklanjuti dengan dokumen bersifat detail dan implementatif dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs (RAD MDGs) Sumbar tahun 2011 – 2015 dan dalam dokumentasi Renstra AMPL Sumbar tahun 2011 – 2015, sebagai wakil pemerintah di daerah, Pokja AMPL nasional menilai, Pokja AMPL Sumbar telah berhasil melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengarusutamaan pembangunan AMPL di daerah. Hal ini disadari, bahwa kunci sukses percepatan pencapaian target pembangunan AMPL di Provinsi Sumbar harus mengikutsetakan seluruh elemen pemerintah kabupaten/kota.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno didampingi Rahmad Syahni (Kepala Bappeda Sumbar) mengatakan, beberapa upaya advokasi, fasilitasi dan dukungan dibuktikan dengan telah terbentuknya Pokja AMPL di seluruh kabupaten/kota, sebagai lembaga yang mewadahi stakeholder kunci dalam pembangunan AMPL di kabupaten/kota.

Pokja AMPL Sumbar, merupakan satu – satunya pokja yang berhasil dalam waktu singkat mengadvokasi lebih dari 94 persen pemerintah kabupaten/kota di suatu provinsi. “Sebanyak 18 Kabupaten/kota ikut serta dalam program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) sejak tahun 2006 hingga 2013. Selain itu, juga telah melakukan fasilitasi dan dukungan pendampingan penyusunan dokumen PPSP di kabupaten/kota,” ungkap Irwan.

Dukungan lainnya, fasilitasi dalam bentuk penyusunan dokumen renstra AMPL kabupaten/kota dan verifikasi dokumen RAD AMPL kabupaten/kota dalam menjaga sinergitas perencanaan dengan provinsi dan nasional. Sebagai upaya menjaga konsistensi setiap tahunnya terhadap kelembagaan Pokja AMPL Sumbar dengan dukungan dari Pokja AMPL nasional dan Waspola Facility dan WSP serta Bank Dunia melakukan penguatan kapasitas amggota Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan pembangunan AMPL dapat berjalan sesuai dengan pencapaian MDGs tahun 2015,” harap Irwan.

Pada 2013, Pemprov melalui Pokja AMPL provinsi merupakan satu – satunya yang melakukan upaya advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota dengan metoda Service Delivery Assessment (SDA) atau melakukan penilaian kinerja pelayanan AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuannya, agar Pemprov dan kabupaten/kota dapat menilai dan menganalisa secara mandiri, bagaimana penilaian pelayanan AMPL yang telah dilakukan selama ini kepada masyarakat. “Apakah dinilai telah berhasil atau tidak? Selain itu, juga agar para aktor pemerintah daerah dapat mengetahui secara langsung sumbatan permasalahan pembangunan AMPL di daerah. Baik itu dilihat dari sisi kebijakan, perencanaan anggaran, pengeluaran, ekuitas, hasil, operasional dan manjemen serta penggunaan,” tambahnya.

Pembentukan penyadaran kepada seluruh stakeholder merupakan kunci pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Karena itu, juga dilaksanakan pengembangan konsep horizontal learning, yakni pembelajaran antara sesama yang setingkat, guna memperoleh wawasan dan pemahaman yan berasal best practice dari daerah yang telah lebih dahulu memulai suatu program. “Upaya ini dinilai sangat efektif dalam upaya mengajak kabupaten/kota dan para stakeholder lainnya untuk turut serta membangun komitmen dalam pelaksanaan pembangunan AMPL,” ulas Irwan.

Sebagai bentuk penggalangan komitmen di tingkat pimpinan daerah, Pokja AMPL provinsi juga telah memfasilitasi ikrar bersama secara tertulis antara gubernur dan wakil gubernur Sumbar dengan bupati/walikota seluruh Sumbar pada 13 Juni 2011 di kabupaen Pasaman. Penggalangan komitmen dengan substansi yakni, seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama provinsi meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penangulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian tujuan MDGs 2015. Terutama dengan pemenuhan target peningkatan akses air minum dan sanitasi layak di Sumbar.

Posmetro, 6 November 2013

Istana Puji Penyaluran KUR Sumatera Barat

Jakarta – Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief memuji Provinsi Sumatera Barat dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

“Tanpa hingar bingar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Sumatra Barat sampai Juli 2013 sudah mencapai Rp3,6 triliun. Salah satu terbesar realisasi di Indonesia,” ujar Andi.

Dia memaparkan, tahun lalu, realisasi KUR yang disalurkan tujuh bank di Sumbar mencapai Rp3 triliun. Pada 2011 realisasinya baru Rp1,8 triliun. Sejak Pemerintah menggenjot KUR yang dimulai pada 2007, peningkatan realisasinya setiap tahun mencapai 20-50%. Realisasi tahun ini masih akan terus bertambah. Penyaluran KUR sebesar itu sudah menyentuh 169.227 debitur. Ditargetkan seluruh pelaku UMKM di Sumbar yang melebihi 500.000 orang bisa mendapatkan KUR. 

Menurut Andi, penyerapan KUR terbesar terjadi di sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada 2013, sektor tersebut menyerap Rp2 triliun dana KUR. Adapun sektor pertanian menyerap Rp773 miliar dan sektor industri pengolahan menyerap Rp131 miliar.

Andi mengatakan mayoritas pelaku UMKM di Sumbar bergerak di bidang perdagangan. Porsi mereka mencapai 99%. Karena itu, penyaluran KUR diprioritaskan di sektor tersebut. Selain itu, resiko kredit di sektor tersebut juga terhitung kecil, yakni hanya 2,5%.

Andi pun memuji sikap Gubernur Sumbar Irwan Prajitno yang memposisikan dana KUR sebagai hak masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya mempelajari karakter usaha masyarakatnya, mengadakan rapat reguler dengan delapan perbankan untuk mamastikan bahwa program wajib sebagai salah satu cara meredam kemiskinan dan mencipakan pengusaha lokal itu berjalan.

nurcholish@wartaekonomi.com

wartaekonomi.com 2 November 2013

Sumatera Barat Sumbang Produksi Beras Nasional 800.000 Ton Lebih

Padang — Sumatera Barat berharap bisa menyumbang 826.000 ton beras untuk mencapai target swasembada beras nasional yang membutuhkan pasokan produksi 10 juta ton. Hal itu menjadikan provinsi ini masuk dalam salah satu dari 12 provinsi penyangga produksi beras nasional.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, pihaknya terus melakukan intensifikasi pertanian guna mencapai produksi pangan secara maksimal.
 
“Kami juga melakukan percepatan dan perluasan adopsi teknologi dan juga dari hasil riset-riset yang kita aplikasikan, peningkatan SDM, petani dan para penyuluh, juga berbagai upaya lainnya, seperti pengendalian hama penyakit,” kata Irwan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Pangan Sedunia di Padang, Kamis (31/10/2013).
 
Dia mengklaim, masyarakat Sumatera Barat selalu mengurangi konsumsi beras. Saat ini konsumsi beras di Sumatera Barat telah mencapai angka 117 kilogram per kapita per tahun. Adapun pada tahun 2012, konsumsi beras di Sumatera Barat mencapai 123 kilogram per kapita per tahun.
 
“Tentunya ini di bawah nasional yang 139 kilogram per kapita per tahun. Walaupun banyak restoran Padang kita berhasil mengurangi makan beras,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Irwan, dalam hal ekstensifikasi pertanian, pihaknya juga banyak memperoleh dukungan dari kementerian terkait, seperti teknologi cetak sawah dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dari Kementerian Pertanian.
 
Pihaknya juga memperoleh bantuan pembangunan infrastruktur dan irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
 
Terkait diversifikasi pangan, Irwan menekankan pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat.
 
“Kemudian diversifikasi, kita juga selalu melakukan upaya-upaya dengan pola pangan kita di Sumatera Barat 77,5 dalam tahun 2012. Ini di atas nasional yang 75,4, menggambarkan kita di sini cukup berhasil atau setidaknya mengurangi terus-menerus makan beras bagi Sumatera Barat,” pungkasnya.

kompas.com 1 November 2013

Aset Perbankan Syariah Sumbar Lebih Tinggi Dibanding Nasional

Padang – Gubernur Irwan Prayitno membuka secara resmi acara Pembukaan Ekpo iB Vaganza di Padang, Kamis sore (24/10). Hadir dalam kesempatan itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII, Direktur Bank Nagari Suryadi Azmi, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua ASBISINDO, para pelaku dan elemen ekonomi syariah di Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya menyampaikan, kita menyambut baik program iB Vaganza yang dilakukan di Padang saat ini, sebagai rangkaian kegiatan dalam mensosialisasikan sistem syariah perbankan di Sumatera Barat. Dilihat dari perkapita Sumatera Barat ternyata lebih baik dalam pemanfaatan sistem bank syariah, ini didapat dari data sementara asset perbankan yang sudah mencapai 10 persen. Lebih baik dari nasional yang baru 4,92 persen, walaupun baru memiliki pangsa pasar 2 persen.

Di Sumatera Barat saat ini telah terdapat 11 Bank Syariah Umum, Unit Usaha Bank Konvesional dan 7 unit 
BPR, hingga Agustus 2013 mencapai 4,45 Trilun, nilai dana dari pihak ketiga berhasil dihimpun 2,2 triliun rupiah dan pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 3,9 triliun rupiah.

Keberhasilan ini juga didukung oleh budaya ABS-SBK, di mana arti adat Minangkabau berdasarkan syariat Islam, sehingga dapat memicu pertumbuhan perbankan syariah di daerah ini.

Namun sistem dan program bank syariah juga banyak disukai oleh masyarakat non muslim, karena sistem bagi hasil  ini merupakan alternatif yang juga menguntungkan serta mendapat berkah.

Kekuatan lain yang dapat memajukan sistem bank syariah di Sumatera Barat karena UKM di daerah ini sangat banyak. Dimana penyaluran KUR terbesar juga ada di daerah ini, budaya dan jiwa dagang masyarakat sangat kuat untuk bisa berhasil dengan baik, ungkapnya.

Kegiatan IB Vaganza ini dilakukan selama tanggal 24-27 Oktober 2013 di Kota Padang, dengan berbagai kegiatan baik lomba, hiburan maupun edukasi perbankan lainnya. [humasprov]

Ratusan Ribu Lahan Kritis di Sumbar Disulap Menjadi Lahan Pertanian Produktif

PADANG – Sedikitnya 350 ribu lahan kritis di Sumatera Barat (Sumbar) berhasil disulap menjadi lahan pertanian produktif. Selain untuk komoditas pangan pokok, lahan tersebut ditanami berbagai macam buah-buahan dan hortikultura lainnya.

Demikian dikatakan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno saat menyampaikan sambutan pada acara Seminar Nasional “Optimalisasi Sumberdaya Lokal Melalui Diversifikasi Pangan Menuju Kemandirian Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015″ di Padang, Senin (21/10/2013).

Menurut Irwan, lahan-lahan tadah hujan dengan dibuatkan irigasi maupun embung, kini mampu dua kali panen dalam setahun. Bahkan ada yang 2,5 kali panen dalam setahun. Lahan-lahan tadah hujan semacam itu jumlahnya mencapai puluhan ribu hektar, ujar Gubernur.

Selain itu hingga saat ini sudah 230 ribu hektar lahan kritis yang disulap menjadi lahan perkebunan baik buah-buahan maupun hortikultura lainnya.

“Kami menargetkan Sumbar bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri namun bisa mengekspor pangan dan buah-buahan ke mancanegara,” ujar Irwan.

Selain lahan kritis, upaya mencapai ketahanan pangan juga dilakukan dengan pemanfaatan lahan-lahan 
pekarangan untuk ditanami aneka jenis sayuran, buah, maupun umbi-umbian. Para ibu rumah tangga terbukti mampu berperan aktif menambah pendapatan keluarga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga, tutur Irwan.

“Kami juga menggalakkan ternak, dimana ada program 1 petani 1 sapi agar mereka punya penghasilan tambahan,” papar Gubernur.

Dampak dari upaya penguatan ketahanan pangan tersebut juga berpengaruh pada upaya penurunan angka kemiskinan di Sumbar. Setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 1% dan kini tinggal 8,02% jumlah penduduk miskin di Sumbar.

“Kami menargetkan angka kemiskinan turun 4-5% per tahun,” pungkas Irwan. (LES)

irwan-prayitno.com

Gubernur Dukung TDA Padang Gelar Pesta Wirausaha

Siap Cetak 10 Ribu Pengusaha
 
Padang, Padek—Komunitas Tangan di Atas (TDA) siap me­ngembangkan para wirausaha pemula di 10 kota di Indonesia, yakni Padang, Bekasi, Tange­rang, Bandung, Solo, Makassar, Sama­rinda, Palembang, Batam dan Mataram. Upaya itu dila­kukan melalui program Pesta Wira­usaha 2013 pada periode Oktober hingga Desember tahun ini.

Untuk Padang, Pesta Wira­usaha TDA digelar pada 30 November dan 1 Desember men­datang. Diundur dari jadwal se­belumnya yang direncanakan 28 Oktober. Pesta Wirausaha TDA Padang ini direspons positif Gu­bernur Sumbar Irwan Prayitno. 

Dukungan itu disampaikan Gubernur di hadapan pengurus TDA Padang dalam audiensi di Gubernuran, akhir pekan lalu. Gu­bernur mengatakan, visi dan pro­gram TDA yang komit mem­berdayakan wirausaha pemula, selaras dengan program Pem­prov dalam mendorong dunia usaha.

“Karakter saudagar Minang yang selama ini cenderung tra­der, harus bergerak ke arah produsen atau industri. Karena itu, komitmen TDA Padang me­ngem­bangkan merek lokal go in­ter­national, bisa disinkronkan de­­ngan program Pemprov,” kata Ir­wan Prayitno yang didampingi Ke­­pala Dinas Koperasi dan UM­KM Sumbar, Ahmad Karisma.

Hadir saat itu Ketua TDA Padang Tommy Iskandar, Pena­sihat TDA Ulki Chandra dan Sudarman Yonidarma, Hamdi Wanandi, dan Ketua Panitia Pesta Wirausaha Padang Rini Handayani.
Kepada Gubernur, Tommi memaparkan bahwa Pesta Wira­usaha Padang akan mengha­dir­kan 9 orang pem­bicara nasional dan 5 orang pembicara lokal. Selain itu, juga ada pameran produk-produk lokal dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Suma­tera Barat dan dari daerah-daerah lain di Sumatera.

“Pesta Wirausaha Padang menargetkan seribu peserta yang nanti digelar selama dua hari di UPI Convention Centre, Lubeg Padang,” kata Tommy.  

Terpisah, Presiden TDA Fau­zi Rachmanto mengatakan, rang­kaian acara Pesta Wirausaha tersebut terdiri atas seminar usaha (business seminar), tanta­ngan bisnis (business chalenge), pameran bisnis (business expo), pelatihan bisnis (workshop business) dan penyesuaian bisnis (business matching).

Melalui acara ini dia berharap banyak generasi muda tergugah menjadi wirausahawan baru sehingga bisa menyerap tenaga ker­ja dan menggerakkan roda eko­­nomi nasional. “Kita ingin isu ke­­wirausahaan bisa diterima se­mua pihak. Jadi kita ingin gapai se­lu­ruh lapisan, khususnya yang aware kewirausahaan melalui acara Pesta Wirausaha 2013,” ujar Fauzi.

Menurut Fauzi, dalam setiap gelaran pesta wirausaha, TDA memberikan komposisi 30 per­sen anggotanya dan 70 persen peserta pemula dari target 500-1.000 peserta di setiap kota.
Dia juga mengaku banyak para tokoh pengusaha anggota TDA yang siap menjadi pem­bicara dalam gelaran tersebut seperti Sandiaga Uno, Yongki Komaladi, Ust Yusuf Mansyur, Radhitya Dhika. Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan perbankan, dalam hal ini BNI, untuk mengembangkan pengu­saha muda melalui kemudahan peminjaman modal usaha. Per­bankan juga tengah membuat produk khusus bagi anggota komunitas TDA berupa pinjaman berbasis kartu debit.

Fauzi lalu mengingatkan wirausahawan Indonesia harus mempersiapkan diri menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. “Setiap wila­yah pasti punya ciri khas tertentu yang bisa diangkat secara global. Wira­usahawan baru harus juga dibe­kali dengan kemampuan menge­lola tim yang lebih baik, sehingga dapat berjualan lebih baik,” katanya.

Pendiri TDA Nuzli Arismal mengatakan, pengusaha Indonesia juga bisa berkiprah di luar negeri. Menurutnya, komunitas TDA menargetkan pencetakan 10.000 pengusaha miliarder hingga tahun 2015. Pengusaha ini diharapkan tersebar di 100 kota di seluruh Indonesia, di mana saat ini pengusaha anggota TDA baru tersebar di 43 kota. (cr7)

irwan-prayitno.com

Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Semakin Meningkat

Padang – Di tahun 2009 Sumatera Barat diguncang gempa besar yang mengakibatkan kerusakan bangunan yang cukup parah. Akan tetapi Pemerintah Provinsi tidak putus asa melakukan perbaikan, termasuk di bidang wisata.

Pemprov didukung oleh Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia-PHRI serta ASITA tetap gencar memacu pengembangan bidang pariwisata.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada acara Opening Ceremony Tourism Indonesia Mark & Expo ( TIME) di Auditorium Gubernur Jumat malam (18/10). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Pariwisata Sapta Nirwandar, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Ketua DPRD Ir. Yultehnil, MM, beberapa kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Asita, Kadin serta buyer dari beberapa negara.

Irwan juga menyampaikan, selain itu juga menggandeng Visit Indonesia Tourism Office, serta mengunjungi pasar wisata di luar negeri untuk meyakinkan para wisatawan agar kembali berkunjung ke Sumatera Barat.
Untuk menarik minat wisatawan datang lagi ke Sumatera Barat, Pemprov juga gencar melakukan promosi melalui iven balap sepeda Tour de Singkarak, yang selalu disupport oleh  anggaran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal itu membuahkan hasil. Justru pasca gempa pembangunaan infrastruktur pariwisata berupa hotel semakin meningkat luar biasa. Kamar hotel yang dulunya mencapai 3700 kamar, kini meningkat sampai 5400 kamar.

Provinsi Sumatera Barat bersama Kabupaten/Kota bersama-sama membuat rencana pembangunan jangka menengah pariwisata yang dituangkan dalam berbagai program kongkrit. Kita punya berbagai iven wisata, seni dan budaya seperti, Mentawai Surfing Contest, Sawahlunto Ethnic Music, Dragon Boat di Padang, Pacu Jawi di Tanah Datar, Tour de Singkarak, dan masih banyak lagi.

Untuk itu melalui kegiatan TIME yang mempertemukan seller dan buyer pada satu meja transaksi, dapat menjadi langkah efektif dalam menjual produk wisata di Sumbar dan Indonesia secara umum. Peserta Time dari luar negeri juga dihimbau agar mengunjungi destinasi wisata di Minangkabau, seperti wisata bahari, gunung, danau, bukit, dan banyak lainnya, dan tentunya juga menikmati makanan terlezat di dunia yakni rendang, ungkapnya

Sementara Wamen Kemenparekraf Sapta Nirwandar menyampaikan, TIME merupakan pasar yang efektif untuk melakukan jual beli produk wisata, karena sistemnya B to B (Bisnis To Bisnis) mempertemukan pelaku industri wisata Indonesia dan operator industri wisata luar negeri. Membanggakan, TIME ke 19 dengan tuan rumah Sumatera Barat, karena di Ranah Minang ini banyak kekayaan wisata, kultur dan budaya.
Keunikan kultur Minangkabau salah satunya yakni menganut garis keturunan ibu (matrilineal). Wanita di Minangkabau mendapat penghormatan yang luar biasa. Dari segi sejarah dan budaya, Sumatera Barat juga memiliki cerita dan peninggalan yang ada sampai saat ini. Jika di London ada Jam Big Ben, Kita di Bukitinggi punya replikanya yakni Jam Gadang.

Grand Canyon yang diketahui secara luas ada di Arizona, ternyata juga ada di Harau, Payakumbuh. Arsitektur bangunan di Minangkabau juga tiada duanya, yakni atap “Bagonjong” dengan lengkungan khas, tiada duanya di dunia katanya.

Opening Ceremony TIME yang digelar di Auditorium Gubernuran ditandai dengan pemukulan gendang tasa oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Wakil Menteri Pariwisata, Ketua Umum PHRI, dan Ketua Asita. Pelaksanaan Acara Pasar Wisata Indonesia atau Tourism Indonesian Market and Exhibition-TIME dilaksanakan 18-21 Oktober di Hotel Grand Inna Muara. Pada kesempatan pembukaan TIME, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyerahkan dokumentasi berita media massa pada Tour de Singkarak-TdS 2013. Buku dokumentasi TdS setebal 3000 halaman, diserahkan oleh perwakilan Kemenparekraf Raseno Arya kepada Gubernur Irwan Prayitno.

irwan-prayitno.com

Sumbar Terbaik Lalu Lintas

Padang —  Pemerintah Provinsi Sumbar meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama terbaik se-Indonesia. Pemerintah provinsi dinilai sukses membina kabupaten/kota untuk menata lalu lintas yang baik.

Bagi Pemprov Sumbar WTN Wiratama merupakan penghargaan yang pertama di bidang ini. Sedangkan 10 kabupaten/kota yang meraih penghargaan di bidang lalu lintas tersebut yakni, Padang, Padang Panjang, Kota Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman, Pasaman dan Pesisir Selatan meraih piala WTN. Kemudian Agam dan Tanah Datar meraih plakat WTN.


Dengan perolehan itu 80 persen daerah yang diusulkan Pemprov Sumbar meraih Piala WTN. Sementara syarat meraih WTN Wiratama hanya 50 persen meraih piala WTN dari daerah yang diusulkan. Hasil itu menempatkan Sumbar terbaik, diikuti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali.

“Kita bersyukur dengan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan sistem lalu lintas yang lebik baik. Untuk itu ke depan mari kita sepakat untuk memperbaiki sistem angkutan umum,” sebut Gubernur Irwan Prayitno saat melepas piala WTN ke daerah masing-masing di Gubernuran Sumbar, Sabtu (5/10).

Dikatakannya, dari kasat mata saat ini memang masih ada sejumlah ruas jalan yang macet. Jika sudah jam sibuk, terutama traffic light mati, pasti akan terjadi kemacetan. Namun, kemacetan tidak menjadi indikator mutlak dan penilaian WTN, melainkan banyak indikator lain.

“Banyak memang yang mempertanyakan pada saya, kenapa Padang yang jalannya masih macet, kemudian juga memperoleh penghargaan WTN, karena memang indikatornya tidak hanya jalan saja,” ujar Gubernur Irwan Prayitno.

Meski begitu, kekurangan itu harus menjadi motivasi dan koreksi pemerintah daerah ke depan, sehingga mampu menciptakan sistem transportasi yang baik dan nyaman. “Karena yang diumpat masyarakat jika jalannya buruk dan macet, pasti pemerintah daerah,” ujarnya.
Dikatakannya, tahun ini Sumbar hanya mengikuti WTN bidang tertib lalu lintas. Rencananya, tahun depan harus ikut bidang tata kelola angkutan.

“Jangan diartikan kita sekadar mengejar penghargaan, tetapi berlomba memperbaiki layanan bagi masyarakat. Kita benar-benar siapkan angkot, travel, bus yang layak dan memenuhi syarat. Jika kita mampu memberikan layanan transportasi yang baik bagi masyarakat, maka apresiasi akan datang sendiri,” kata Irwan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Sumbar, Mudrika mengatakan sistem pengelolaan lalu lintas Sumbar sebenarnya belum sempurna. Hanya saja dari daerah lain, kabupaten/kota di Sumbar lebih baik. Dengan demikian Sumbar mendapatkan penghargaan atas pengelolaan tersebut.
“Kita bukan sempurna, semua juga masih ada yang kurang. Tapi saat ini kebetulan kita itu lebih baik dari daerah lain,” sebut Mudrika.

Dikatakannya, banyak indikator dalam penilaian WTN tersebut. Selain jalan, juga termasuk kebijakan kepala daerah dalam mengelola lalu lintas. Termasuk gambaran visi misi kepala dareah dalam pengelolaan sistem lalu lintas.

“Banyak indikatornya, tidak hanya kemacetan. Di antaranya, visi misi kepala daerah, apa langkah yang diambil kepala dareah, tingkat kecelakaan dan ketertiban berkendara,” ungkapnya.

Dengan berhasilnya meraih penghargaan tersebut, tahun depan Sumbar akan mengirim sebanyak 14 sampai 16 kabupaten/kota. Dengan begitu akan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan sistem transportasi di Sumbar. (401)

Singgalang 7 Oktober 2013

Gubernur Prioritaskan Rumah Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur

Padang —DPRD Pro­vinsi Sumbar menilai recovery (pe­mulihan) pascagempa yang di­lakukan pemerintah lamban. Kon­­disi ini tak sebanding de­ngan recovery yang dila­kukan ma­syarakat dalam membenahi eko­no­mi dan rumah masing-masing.

Demikian dikemukan Wa­kil Ketua DPRD Sumbar, Leo­nardy Harmaini saat penu­tupan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XV di GOR H Agus Salim pada Padang Ekspres, kemarin (30/9). “Kita menye­salkan kelambanan pemerintah melakukan recovery. Mereka kan punya anggaran. Jadi, tak seharusnya lebih lambat dari masyarakat. Pemerintah harus secepatnya berpacu dengan waktu untuk segera melakukan recovery,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini perkantoran pemerintah masih banyak yang belum diperbaiki setelah empat tahun pasca­gempa. Pemprov dan tujuh kota dan kabupaten yang terke­na dampak gempa, disarankan agar gesit melobi dana ke pusat.

“Cara meminta dana ke pusat yang harus dievaluasi pemerintah Sumbar.

Jika ke­men­terian tidak mau memberikan anggaran, datang beramai-ramai ke presiden untuk melaporkan kondisi pasca-rehab rekon Sumbar,” ujarnya.

Jika mengharapkan dana APBD, kata Yultekhnil, mustahil mam­pu membangun kembali in­frastruktur jalan, irigasi dan  jem­batan dan perkantoran yang rusak.

Dia menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari dana pemerintah pusat sebesar 10 persen setiap tahun, yakni Rp 156 triliun. Begitu juga silpa Sumbar, 10 persen atau Rp 350 miliar. “Dana itu sudah banyak kantor pemerintahan yang bisa di­bangun atau direhab,” tuturnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengakui recovery kantor pemerintahan masih lamban. Ada 19 gedung kantor pemerintahan provinsi yang rusak. Jika ditambah gedung perkantoran 7 Pemkab/Pemko, ada 26 gedung yang rusak. Dari 26 gedung itu, baru lima gedung yang dibangun, yakni Dinas Peternakan Sumbar, Bappeda Sumbar, Badan Arsip dan Pusta­ka Sumbar, Escape Building dan Dinas Pekerjaan Umum Sumbar.

Gubernur mengakui lebih memprioritakan recovery rumah masyarakat dan perbaikan infra­struktur. “Empat tahun gempa, 200 ribu rumah masyarakat yang rusak sudah dapat dituntaskan. Infrastruktur jalan dan jembatan, ada yang sedang diperbaiki dan telah diperbaiki. Jika masih ada yang belum diperbaiki, jumlah­nya sudah tak seberapa,”  ucapnya.

Kepala Dinas Prasarana Ja­lan Tata Ruang dan Permukiman (Disprajal Tarkim) Sumbar, Suprapto mengatakan, perbai­kan kantor pemerintahan yang rusak akibat gempa butuh angga­ran Rp 3,4 triliun. Dari anggaran itu, Rp 600 miliar untuk per­kantoran di lingkungan Pem­prov. Sisanya, untuk pembangu­nan infrastruktur dan perkantoran pemerintah kota/kabupaten.

“Kantor pemerintahan yang rusak (pemprov dan tujuh pem­kab/pemko) itu jumlahnya 26 perkantoran yang rusak ringan hingga berat,” tuturnya.

Gedung Pemprov yang rusak meliputi: Kantor Dinas Prasjal Tarkim, Dinas Pengelolaan Keua­ngan Daerah (DPKD), Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pemuda dan Olahraga,  Badan Ketahanan Pangan, Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip, gedung DPRD Sumbar, Biro Pembangunan, Biro Sosial, Biro Umum, gedung Satkorlak, ge­dung  Kesbangpol Linmas, Dinas Perkebunan,  Kantor Gubernur, Dinas Peternakan, rumah  dinas ketua DPRD dan mushala.

Kantor pemerintah yang telah diperbaiki: Bappeda, Dinas Peternakan dan Badan Pustaka Daerah dan Arsip. “Sedangkan Kantor Prasjal Tarkim ditar­getkan tuntas akhir tahun 2013 nanti. Kami terus berupaya men­­da­patkan dana pusat. Jika tidak dapat dana pusat, kita bangun dengan dana APBD secara bertahap,” ujarnya.

Suprapto mengaku telah mengusulkan perbaikan gedung tersebut ke pemerintah pusat. Namun di tengah jalan, Kemen­terian Keuangan menarik kem­bali dana tersebut karena alasan belum prioritas. “Kita akan aju­kan kembali di tahun depan,” tuturnya.

Shelter untuk Nelayan

Terpisah, Kepala Pusat Pe­ngen­dalian Operasi Penang­gulangan Bencana BPBD Sum­bar, Ade Edward menambahkan, saat ini BPBD Sumbar tengah memikirkan dan merancang bagaimana permukiman di per­kam­pungan nelayan. Pemba­ngunan rumah-rumah nelayan tidak lagi menyebar di sepanjang pantai, namun berupa rumah susun yang dapat sekaligus ber­fungsi sebagai shelter.

“Saat ini kita sedang meran­cang bagaimana permukiman warga di sekitar pesisir pantai, dapat lebih layak untuk ditem­pati, sekaligus bisa berfungsi sebagai shelter. Program ini dapat disinergikan dengan Ke­men­terian Perumahan Rakyat,” ungkapnya.

Perbanyak Jalur Evakuasi

Sementara itu, Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengatakan komit memper­banyak jalur evakuasi karena Pessel rawan bencana alam. “Jika jalur evakuasi banyak, dengan mudah masyarakat bisa menca­pai tempat ketinggian jika ben­cana tsunami datang,” katanya.

Pessel sendiri berada di ping­gir pantai yang berhadapan lang­sung dengan Samudera Indonesia. Kebiasaan masyarakat mayo­ritas cenderung memilih bertem­pat tinggal dekat dengan jalan nasional yang tidak jauh dari garis pantai sehingga sangat rawan dari ancaman bencana tersebut.

Dari kejadian tsunami yang pernah menerpa daerah di Indonesia, seperti di Aceh, dengan kecepatan yang tinggi, 15 menit setelah gempa besar, ketinggian gelombang mencapai 20 meter dan 5 km dari bibir pantai.

“Agar terhindar dari mala­petaka, masyarakat harus berada pada tempat ketinggian dan jarak yang jauh dari pantai. Atau minimal baru bisa dijangkau tsunami setelah 15 menit gempa besar yang berpotensi tsunami,” ungkapnya.

Doni mengatakan telah me­nyiapkan shelter dan jalur-jalur evakuasi, meski masih jauh dari kebutuhan. “Sosialisasi dan miti­ga­si perlu dilakukan sebagai kesiapan menghadapi bencana, sehingga masyarakat tidak lagi bingung menghadapi bencana, karena sudah terlatih,” katanya. (ayu/yon)

Padang Ekspres 1 Oktober 2013

tentanggubernursumbar.wordpress.com

Penghargaan atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemprov Sumbar

Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menerima Piagam Penghargaan atas Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2012 Dengan Capaian Kualitas Tertinggi.  Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden, Boediono, dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan di Jakarta, (12/9). Hadir pada acara tersebut para menteri kabinet, para pimpinan lembaga tinggi negara, para kepala daerah dan sekitar 780 peserta rakernas. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya Wakil Presiden menyatakan sangat mengapresiasi kementerian negara, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah mencapai kualitas terbaik dalam laporan keuangannya. Capaian tersebut hendaknya terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu bagi yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapatkan capaian terbaik, agar terus melakukan perbaikan.

Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri dalam sambutannya mengemukakan pentingnya SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan.  Disamping itu, dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini dipersiapkan secara bertahap mulai tahun 2013 dan akan diberlakukan penuh pada tahun 2015 sebagaimana telah diatur dalam  PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gubernur Irwan Prayitno menyatakan, diperolehnya penghargaan ini merupakan hasil kerja keras pemerintah provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Barat telah  mengelola uang rakyat yang diamanahkan kepadanya secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan.

Penghargaan ini juga tidak lepas dari pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2012 telah lengkap dilakukan, mulai dari Inspektorat sesuai dengan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian juga dilakukan pengawasan intern secara berkala kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar. Sedang Inspektorat Jendral Departemen dan Unit Non Departemen melakukan pemeriksaan secara berkala berdasarkan koordinasi pengawasan yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemprov. Sumatera Barat telah menyerahkan LKPD secara tepat tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2004, Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI memuat opini yang merupakan pernyataan profesional dan independen mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kriteria, pertama kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah. Kedua kecakupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Dari data Pemerintah Provini Sumatera Barat telah mendapatkan opini atas LKPD, tahun 2009 memperoleh Opini Disclaimer, 2010 dan 2012 memperoleh Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan tahun 2012, alhamdulliah LKPD memperoleh opini WTP pada tahun 2013. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen bersama Pemerintah Provinsi , Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dan upaya yang telah dilakukan agar tetap ditingkatkan seperti, senantiasa melaksanakan ketentuan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, melakukan Perubahan atas Pergub tentang Akuntasi Pemprov Sumbar sebagaimana direkomendasi oleh BPK-RI atas LKPD tahun 2009, 2010, dan 2011.

Melakukan investaris aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah PP No.17/2010. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil temuan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan SDM yang profesional di bidang keuangan daerah serta rapat-rapat koordinasi yang rutin di SKPD secara intensif.

Penghargaan yang diterima ini memberi kita motivasi dan kepercayaan diri untuk selalu melakukan pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ajaknya. [humasprov]

irwan-prayitno.com

Investasi Asing Naik 239 Persen

Padang, Padek—Krisis ekonomi global tidak mempengaruhi minat investor menanamkan investasi di Sumbar. Hingga kini telah terjadi peningkatan nilai investasi sebanyak 239 persen dari target investasi penanaman modal asing (PMA).

Data Badan Koordinasi Pe­na­naman Modal (BKPMP) Sumbar, realisasi PMA di Sumbar mencapai USD 55.194,50. Sementara untuk penanaman modal dalam negeri ( PMDN) sebesar Rp 368,45 miliar atau 79 persen. Persentase realisasi PMDN jauh lebih rendah diban­dingkan realisasi PMA.

Kepada Padang Ekspres, kema­rin (9/9), Kepala BKPMP Sumbar Masrul Zein mengatakan, tahun ini ada 24 PMA berinvestasi di Sumbar. Dari 24 perusahaan itu, terserap 266 tenaga kerja. PMA tersebut bergerak di bidang usaha  pertambangan umum, jasa pertambangan, pro­perti, geothermal, jasa akomodasi,  perkebunan sawit, pengolahan sa­wit, industri bumbu masak, industri kemasan air minum, industri mi­nyak goreng dan perdagangan ekspor.

Adapun 24 PMA yang telah menanamkan investasi adalah PT Jio Gua Mining USD 200 ribu, PT Jixing Mining Indonesia USD 32 ribu, PT Dempo Tongda Properties USD 488,5 ribu, PT Barenjoy Indonesia USD 82 ribu, PT Tirta Inves­tama USD 6.598,91 (seleng­kapnya lihat grafis).
“Hari ini, investor asal Turki, yakni Hitay Group akan datang ke Sumbar.

Mereka telah diberi izin untuk survei panas bumi di lintas Pariaman dan Tanahdatar. Nilai investasi yang akan dita­nam­kan Hitay, informasi se­mentara jum­lahnya triliunan,” ujarnya.
Kedatangan investor Turki ini tindak lanjut kunjungan gubenur ke Turki. Mereka ter­ta­rik dan mengurus izin untuk survei. Izin Hitay Group untuk survei telah ada dari peme­rintah pusat. Makanya, mereka datang ke sini,” tuturnya.

Sedangkan realisasi PMDN, baru terealisasi Rp 365 miliar dari target Rp 461 miliar. “Kami tetap optimis, target PMDN tercapai sampai akhir tahun. Kan masih ada empat bulan lagi,” tuturnya.

Untuk PMDN ada 14 peru­sahaan menanamkan investa­sinya. Empat belas perusahaan telah menyerap 310 tenaga kerja. Di antaranya PT Selago Makmur Rp 10 miliar, PT Bina Pratama (Solsel) Rp 8,147 mi­liar (selengkapnya lihat grafis).

PT Bina Prtaama (Sijun­jung) Rp15,405 miliar, PT Bumi Sarimas Indonesia Rp12,780 miliar, PT Semesta Berjaya Rp33,26 juta, PT Wira Inno Mas 23,910 miliar, PT Lestari Jaya Basamo Rp250 juta, PT Bintara Tani Rp 15,60 juta, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  Rp304,83 juta, PT Japfa Com­feed Indonesia (Tbk) Rp61,125 miliar, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Rp32,074 miliar, PT Selo Kencana Energi  Rp158 miliar, PT Koperasi Sopir Taxi (Kosti) Padang Rp 11, 031 miliar.

“Pada 18 September men­datang, BKPMP Sumbar akan mengelar temu usaha di Ja­karta. Temu usaha tersebut untuk mempromosikan poten­si- potensi daerah. Rencananya kami akan tawarkan untuk pembangunan cable car di tiga daerah yakni Padangpariaman, Tanahdatar dan Padang­pan­jang,” tuturnya.

Masrul mengatakan data realisasi investasi yang dida­patkannya  bersumber dari loporan pemerintah kota dan kabupaten. Setiap tahunnya, baik PMDN atau PMA wajib memberikan laporan kegiatan investasinya. Berdasarkan la­po­ran tersebut, diketahui nilai investasi yang ditanamkan PMA dan PMDN.

“Data kami bukan sem­barang data saja, tapi data yang valid. Kami melihatnya dari laporan kegiatan investasinya. Selain itu, kami akan juga mela­kukan pengawasan terha­dap kegiatan investasi yang telah dilakukan,” tuturnya. (ayu)

Padang Ekspres 10 September 2013

irwan-prayitno.com

Penghargaan Kementerian Koperasi UKM kepada Gubernur Sumbar atas Penyediaan Jaminan Kredit

Padang – Gubernur Sum­bar, Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sum­bar Yultekhnil mendapat peng­har­gaan dari Kementerian Kope­rasi dan UKM. Penghargaan diserahkan Asis­ten Deputi Urusan Res­truk­turisasi Usaha, Kementerian Kope­ra­si dan UMKM, Willem Pasaribu, Jumat (30/8) lalu di auditorium Gubernuran.

Penghargaan ini diberikan atas prakarsa dan inisiatif  Irwan dan Yultekhnil dalam penye­diaan jaminan kredit untuk akses pembiayaan kopera­si dan UKM. “Diharapkan keberadaan PT Jaminan Kredit Daerah (Jam­­­­krida), koperasi dan UMKM di Sumbar akan sem­a­kin berkembang,” ujar Asisten De­puti Urusan Restrukturisasi Usa­ha, Kementerian Koperasi dan UKM, Willem H Pasaribu.

Ia menjelaskan, Sumbar b­e­rada di peringkat 8 besar se­cara na­sional dalam penyerapan Kre­dit Usaha Rakyat (KUR). “Ini ben­tuk kepedulian kepala dae­rah dan DPRD dalam mendu­kung program pengembangan ko­perasi dan UMKM. Pendirian Jam­krida salah satu bentuk ke­pe­dulian pemerintah daerah ter­hadap pengembangan ko­pe­rasi,” tutur Willem.

Ia mengatakan, UMKM me­mi­liki peran strategis dalam per­eko­nomian nasional. Lebih 99 per­sen pelaku usaha di Indonesia dari UMKM dan mampu me­nyerap lebih 97 persen tenaga ker­ja. “Suatu keharusan untuk mem­berdayakan UMKM dan ko­perasi agar perekonomian na­sional tetap berjalan. Berbagai ken­dala yang dihadapi UMKM dan koperasi harus dicarikan so­lusinya,” tukasnya.

Salah satu kendala yang di­hadapi UMKM dan koperasi, yak­ni permodalan. Banyak ko­pe­­rasi  dan UMKM mengalami ken­­dala mengakses sumber pem­­biayaan bank. Padahal per­ban­kan adalah sumber pem­biayaan terbesar dalam per­eko­no­mian nasional.

“Pemerintah secara nasional telah mengembangkan skema pen­jaminan kredit atau pem­bia­yaan yang memungkinkan UMKM dan koperasi yang be­lum bankable untuk dapat me­ng­a­kses perbankan. Skema ter­sebut dikenal dengan KUR,” ulasnya.

Gubernur Sumbar, Irwan Pra­yitno mengakui selama ini ken­dala UMKM adalah keku­ra­ngan modal. Sumbar memiliki ba­nyak  UMKM sehingga gara­pan target Jamkrida dapat men­capai 99 persen.

­Irwan menambahkan, kebe­r­a­­daan Jamkrida sangat  penting un­­t­uk memberikan kemudahan U­MKM yang terkendala  agu­nan.

Pembentukan Jamkrida me­la­lui Perda No 15 Tahun 2012. Pem­prov juga telah mengan­to­ngi akta pendirian persero  ter­ba­tas (PT) Jamkrida  dari notaris ser­ta pengesahan dari Kemen­te­rian Hukum dan HAM dan per­setujuan dari Otoritas Jasa Ke­uangan (OJK).

Mekanisme penjaminan kre­dit melalui kerja sama tiga pi­hak. Yakni PT Jamkrida Sum­bar, perbankan dan debitur bank/UMKM. Penjaminan di­awali dengan adanya pengajuan kre­dit dari calon nasabah UMKM kepada bank, sekaligus pe­ngajuan penjamin kredit.

Kemudian bank melakukan p­e­nelitian atas kelayakan usaha na­sabah. Apabila nasabah di­ang­gap layak, bank akan me­nyam­paikan permintaan  pen­ja­minan kredit kepada PT Jam­krida dan merealisasikan  kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, PT Jamkrida Sumbar menerbitkan  sertifikat pen­jamin  setelah menerima im­bal jasa penjamin (IJP) dari na­sa­bah melalui bank. Jika di ke­mu­dian hari debitur tidak  da­pat me­menuhi kewajibannya, bank da­pat mengajukan klaim ke­pada PT Jamkrida dan mene­rima pem­bayaran klaim sesuai porsi pen­jamin.

“PT Jamkrida tetap mene­rap­kan prinsip kehati-hatian da­lam menyetujui penjaminan kre­­dit atau pembiayaan,” ujar­nya.

Ada dua  model penjaminan: tidak langsung dan langsung. Penjaminan tidak langsung dengan mempercayakan kepada bank, penilaian kelayakan usaha  calon debitur  sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran kredit bank. Plafon penjamin mulai Rp 1 juta sampai Rp 250 juta.

Sedangkan penjaminan lang­­sung , PT Jamkrida melaku­kan sendiri kelayakan usaha calon debitur. Plafon penjami­nan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta.

“Sasaran nasabah penjamin adalah pelaku usaha UMKM seperti pedagang, peternak, petani, bengkel, warung-warung serta pelaku usaha program dana bergulir seperti peternak sapi, ayam, petani karet, sawit dan lain-lain,” ucapnya.

Dirut PT Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim mengatakan, saat ini dana Jamkrida sebesar Rp 25 miliar dari Rp 100 miliar dana yang dialokasikan. “Jika Jamkrida mendapat respons positif dari pelaku usaha dan berjalan lancar, dana yang akan dialokasikan ke Jamkrida akan ditambah. Meski baru Rp 25 miliar, namun sudah dapat menjamin kredit Rp 450 miliar. Pembagiannya 60 persen untuk usaha produktif dan 40 persen usaha nonproduktif,” ulasnya.

Sedangkan besaran plafon untuk penjaminan tidak lang­sung, mulai Rp 1 juta hingga Rp 250 juta. Penjaminan langsung di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta. “Tahap awal ini, Jamkrida akan memberikan jaminan di luar penyaluran KUR.  Di tahun mendatang, Jamkrida juga akan memberikan jaminan KUR di Sumbar,” ucapnya. (ayu)

Padang Ekspres 2 September 2013

irwan-prayitno.com

Tiga Tahun Sumbar Terima 75 Penghargaan

PADANG — Tiga tahun kepemimpinan pasangan Irwan Prayino dan Muslim Kasim menerima 75 penghargaan. Penghargaan itu diberikan oleh berbagai lembaga dan instansi baik pemerintah pusat, organisasi dan media masa.

Penghargaan yang diperoleh, penghargaan PPK BLUD (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), Swasembada Sapi Sumatera Barat (Dinas Peternakan), Akreditasi 12 Bidang Pelayanan (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), Ditetapkan sebagai RSJ Khusus Kelas A (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin).

Kemudian, Juara II Website Tingkat Kementerian Pertanian (Dinas Peternakan, Lima Besar Website Tingkat Kementerian Pertanian (Dinas Peternakan), Apreciation of Dedication and Effort Sertivicate in Field Service Of Manpower Placement Programe Year 2011 From Mitra Andalan Prestasi (PT AMP PJTKI-Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi).

Kemudian, penghargaan Invesment Award Provinsi Terbaik Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) (BKPM), Melaksanakan Porprov 3 Kali selama 5 Tahun (Dinas Pemuda Dan Olahraga), Tercapainya Target Porwil 2011 (Dinas Pemuda Dan Olahraga), Juara I Pelaksanaan Rehab Rekon Pasca Bencana Tahun 2011 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Juara I Tanggap Darurat Tahun 2011 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Selanjutnya, Juara III Mitigasi Terbaik Tahun 2011 (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Juara II Kategori Akuntabilitas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Juara III Nasional Gerakan Nasional Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), Penghargaan atas Pertisipasi Aktif Pemerintah Daerah Sumatera Barat Membangun Pembenihan dan Pembibitan Nasional Tahun (Dinas Kelautan Dan Perikanan), Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup aerah Provinsi (SLAD) (Bappedalda), Peringkat II Nasional Festival Pertunjukan Rakyat (Biro Humas).

Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota Tahun 2011 (Biro Pemerintahan), Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi Terbaik Tingkat I Provinsi Sumatera Barat (Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman).

Penghargaan P2BN Peningkatan Produksi Lebih 5 persen (Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Adibakti Tani (Dinas Pertanian Tanaman Pangan).

Juara II Olimpiade Kontingen Jiwa di Magelang (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), ISO 9001/2008 TUV Rheinland Jerman (Rumah Sakit Jiwa RB Saanin), Nominasi Citra Pelayanan Prima (Rumah Sakit Jiwa Rb Saanin), Makarti Nayotama Transmigrasi Award Penghargaan atas Pembangunan Transmigrasi di Sumatera Barat (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi).

Gubernur sebagai Pembina Terbaik Nasional Tahun 2012 Kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD) Aspek Pengembangan (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Juara I Tingkat Nasional Lomba Pasar Desa/Nagari (Badan Pemberdayaan Masyarakat).

Pada 2012 juga mendapat banyak penghargaan seperti, Juara Harapan II Lomba Desa/Nagari Tingkat Nasional (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Juara II TTG Nasional ke 14 Tahun 2012 sebagai Stand Terbaik (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Juara III alat TTG/Pengering Kakao Tahun 2012 (Badan Pemberdayaan Masyarakat), Kesatria Bhakti Husada Kartika Perorangan Yang Berjasa di Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan),

Tercapainya Target PON 2012 (Dinas Pemuda Dan Olahraga), Anugerah Parahita Ekapraya (Komitmen Gubernur untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (Badan Pemberdayaan Perempuan), Terbaik 3 Nasional Penyaji Unggulan Pawai Budaya (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), Penghargaan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan-Dinas Kelautan Dan Perikanan). Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLAD) (Bappedalda).

Penghargaan lainnya, Penyalur Dana BOS Tercepat (Dinas Pendidikan), Pendayagunaan TIK Terbaik untuk Pendidikan (Dinas Pendidikan), PWI Award Bidang Pemerhati Media dan Keterbukaan Informasi (Biro Humas), Pelaksana Penerapan E-KTP Terbaik 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota Tahun 2012 (Biro Pemerintahan), Satyalencana Pembangunan (Dinas Koperasi), Peringkat II Tingkat Nasional Penanaman 1 Milyar Pohon Tahun 2012 (Dinas Kehutanan), Penyusunan Strategi Rencana Aksi Program REDD + Kategori Tercepat Tahun 2012 (Dinas Kehutanan). Disahkannya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS Antokan).

Penghargaan, Energi Prabawa Tahun 2012 (Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral), Nominasi Penghargaan LPSE untuk Kategori Organization Transformation (Badan Perencanaan Daerah), Komitmen Pengembangan Centra Kakao Dalam Pemberdayaan 1.300 petani (Dinas Perkebunan), Akreditasi B untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Pra Jabatan Golongan III, II dan Golongan I dan Penyuluh Pertanian (Badan Diklat), Akreditasi C untuk Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (Badan Diklat), Peringkat 5 Pada MTQ Nasional Tahun 2012 (BIRO BINSOS), Pembina Bank Daerah terbaik 2011 (Bank Nagari).

Terakreditasi 12 Pelayanan dari KARS Tahun 2012 menjadi Rumah Sakit BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman), Perintis Pengembangan Pertanian Organik (Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Laboratorium Hama Berprestasi (Dinas Pertanian Tanaman Pangan), Sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih Melayani (Rumah Sakit Jiwa Rb Saanin), Indonesia MDGs Award 2013 Sebagai Pelaksana MDGs Terbaik se Indonesia Tahun 2012 (Dinas Kesehatan).

Provinsi Terbaik Manajemen KB se-Indonesia (BKKBN), Penurunan Ranking dari 33 menjadi 10 (BKKBN), Penurunan Kelahiran dari 3,4 menjadi 2,8 (BKKBN), Juara III Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Sebagai Provinsi Terbaik Pengelolaan PesisIr dan Pulau Kecil (Dinas Kelautan Dan Perikanan), Selaku Pembina Kearsipan Terhadap Provinsi Yang Telah Melahirkan Produk Hukum Penyelenggaraan Kearsipan (Perda Nomor 17 Tahun 2012 (Badan Arsip dan Pustaka).

Terbaik Nasional Dalam Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi (SLAD) (Bappedalda), ANTARA Award Tahun 2012 Perhatian Tinggi terhadap Portal Antara (Biro Humas), Apresiasi dan Penghargaan atas Ditetapkannya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Dinas Kehutanan), LPSE Terbaik untuk Kategori Citizen Engagement (Tranparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa) (Badan Perencanaan Daerah), Pangripta Nusantara untuk Perencanaan Pembangunan Terbaik I (Badan Perencanaan Daerah).

Pembina BUMD Terbaik CEO BUMD Award 2012 untuk 2 Kategori Sebagai Pembina Bank Daerah Terbaik Tahun 2012, Pembina BUMD Terbaik 2012 (Bank Nagari), Apresiasi Pendidikan Islam (API) (Biro Binsos), Komitmen Program Sub Sektor Perkebunan dengan Bantuan Innova Tahun 2013 (Dinas Perkebunan), Peringkat 5 Dunia Penyelenggaraan Tour Sepeda dari Aspek Penyelenggaraan dan Partisipasi Penonton (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata), Opini WTP dari BPK (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)

Pada 2013, Kontribusi dan Komitmen Gubernur dalam Mendukung Program Kakao di Sumatera Barat (Dinas Perkebunan), Manggala Karya kencana (Penghargaan atas Jasa Program KB) (BKKBN). (401)

Singgalang/tentanggubernursumbar

Dubes RI untuk Qatar Kunjungi Sumbar Jajaki Peluang Investasi

 Padang – Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia dengan income perkapita US$ 106.000 dan saat ini memiliki US$ 120 Milyar yang dikelola oleh Qatar Investment Authority melalui Qatar Holding yang khusus disediakan untuk investasi di luar negeri.

Dedi Saiful Haddi yang merupakan Dubes RI untuk Qatar sengaja datang ke Sumatera Barat menawarkan potensi tersebut. Dedi Saiful Haddi beserta rombongan diterima secara resmi (21/8) oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim beserta Sekda Prov. Sumbar Ali Asmar dengan diantar oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Burhasman di Gubernuran.

Gubernur Sumatera Barat pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas perhatian Dubes RI untuk Qatar terhadap Sumatera Barat. Dalam dialog tersebut, Gubernur menjelaskan tentang peluang investasi yang meliputi sektor pariwisata dalam bentuk hotel dan resort, perkebunan, sektor energi (khususnya geothermal) dan juga sektor transportasi beserta infrastruktur.

Menurut Dubes RI untuk Qatar, yang baru pertama kali berkunjung ke Padang, ternyata alam Sumatera Barat sangat indah. Sangat disayangkan, alam seindah ini belum dikenal oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu KBRI di Qatar akan membantu promosi Sumatera Barat di Timur Tengah. Dubes berharap kunjungannya kali ini dapat ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan di masa yang akan datang.

Pada saat itu, Dubes langsung mengundang Gubernur Sumatera Barat untuk hadir pada Indonesian Trade, Investment and Tourism Update (ITITU) tanggal 30 September 2013 di Doha, Qatar. Pada pertemuan tersebut, Gubernur Sumatera Barat menyerahkan seperangkat pakaian pengantin Minangkabau untuk dijadikan materi diplomasi budaya di Qatar.

Pertemuan dilanjutkan dalam bentuk presentasi dan dialog dengan pelaku usaha pariwisata, Pemko Padang dan BKPMD Prov. Sumbar. Dalam dialog tersebut diharapkan pihak KBRI memfasilitasi pengadaan sarana promosi di luar negeri dalam bentuk billboard yang kontennya dapat diisi oleh kementerian teknis atau pemerintah daerah.

irwan-prayitno.com

Tour de Singkarak Kerek Angka Kunjungan Wisatawan ke Sumbar

Jakarta: Beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan jumlah wisatawan mancanegara dari data 2012. Daerah-daerah itu di antaranya Bali 7,8%, Jakarta 8,8%, serta Batam dan Bintan 8,3%.

Selain itu, daerah yang mengalami kenaikan jumlah wisman cukup besar yaitu Sumbar 31,9%. Kenaikan ini, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dikarenakan diselenggarakannya Tour de Singkarak dan banyaknya orang-orang Malaysia yang berbelanja untuk lebaran.

Lombok juga mengalami kenaikan sebesar 72%, hal ini dikarenakan adanya penerbangan langsung ke daerah tersebut.

Kamenparekraf telah menetapkan target kunjungan wisman 2013 dalam tiga skenario yaitu target pesimistis 8,3 juta, target moderat 8,6 juta, dan target optimistis 8,9 juta wisman. "Semoga target moderat kita tercapai, kalau bisa lebih" ujar Mari di Jakarta, Kamis (1/8).

Pada bulan Juni, jumlah wisatawan dari negara-negara Eropa yang menjadi target pasar utama jumlahnya naik diatas dua digit. Kenaikan wisman asal Rusia yang naik 25%. Untuk wisman yang berasal dari Belanda dan Jerman masing-masing naik 15% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Sementara wisman inggris kenaikannya 7,5% dan Prancis 12,8%.

Meningkatnya jumlah wisman pada semester pertama tahun 2013 juga dapat dilihat dari kenaikan di tiga pintu utama dimana Soekarno-Hatta dan Batam yang masing-masing meningkat 8,8% dan 8,3%. Sementara Ngurah Rai kenaikannya mencapai 7,8%. Selain itu pintu masuk Bandara Internasional Lombok (BIL) Nusa Tenggara Barat dan Adi Sucipto Yogyakarta pada semester pertama tahun 2013 juga mengalami peningkatan yang signifikan masing-masing 72,22% dan 43,07%.

Menurut analisa Direktorat Pengembangan Pasar Kamenparekraf, meningkatnya kunjungan wisman melalui bandara BIL dan Adi Sucipto dipicu dengan bertambahnya frekuensi penerbangan yang dilakukan maskapai penerbangan low budget yang melayani jalur pendek dan menengah atau short and middle haul.

Untuk paruh kedua tahun 2013, Mari berharap dengan selesainya perluasan dari airport di Bali dan jalan layangnya, serta banyaknya event-event Internasional seperti APEC dan Miss World, hal ini dapat meningkatkan kapasitas jumlah wisatawan mancanegara. (Dwi Tupani)

Metrotvnews.com

Foto: Humasprov

”THR” PNS Pemprov Sumbar Rp 2 Juta

Padang - Me­nyam­but Hari Raya Idul Fitri tahun ini, PNS di lingkungan Pem­prov Sumbar bisa bernapas lega. Seperti tahun sebelum­nya, para pamong ini mene­rima tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta. Namun untuk pegawai tidak tetap (PTT), belum bisa dialokasikan karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sum­bar, Zaenuddin menga­takan, sebenarnya PNS tidak mengenal istilah tunjangan hari raya (THR). Untuk itu, Pem­prov Sumbar menama­kannya tunjangan ke­se­jah­teraan. “Se­tiap PNS men­da­patkan Rp 2 juta, tidak pan­dang jabatan dan golongan­nya,” ujar Zaenuddin, kepada Padang Ekspres, akhir pekan lalu.

Karena tunjangan kesejah­teraan bertujuan untuk meri­ngankan beban PNS dalam merayakan Lebaran, maka pencairannya dilakukan se­minggu sebelum Lebaran.

“Jika tahun lalu PTT men­dapatkan tunjangan kesejah­teraan, tahun ini kita masih menunggu keputusan. Kalau secara pribadi, saya lebih setu­ju PTT diberikan tunjangan kesejahteraan karena mereka juga bekerja seperti PNS. Na­mun jika dibagikan, bisa jadi temuan BPK lagi. Karena itu, kta masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” tuturnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dengan adanya tunjangan itu, seyo­gianya PNS Pemprov lebih meningkatkan kinerja. “Sudah sewajarnya PNS memberikan pelayanan maksimal. Apalagi yang kurang bagi PNS pem­prov, dapat tunjangan bula­nan, ditambah tunjangan kese­jahteraan saat menyambut Lebaran. Sementara di daerah lain, masih ada PNS yang tidak mendapatkan keduanya,” jelas mantan anggota DPR RI ini.

Salah seorang PNS Pem­prov, Alfian mengaku gembira mendengar informasi tunja­ngan kesejahteraan itu. “Tun­jangan kesejahteraan itu akan sangat membantu meri­ngan­kan beban di tengah kenaikan harga BBM dan kebu­tuhan pokok yang melambung,” je­las­nya. (ayu)

Padang Ekspres

Jika Diukur Survei Periode yang Sama, Kemiskinan Sumbar Turun 0,05 Persen

Padang, Padek—Gubernur Sum­bar Ir­wan Prayitno merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2013, yang melansir persen­tase penduduk miskin Sumbar naik dari 8,00 persen (September 2012) menjadi 8,14 persen. Menurut Irwan data yang dirilis BPS tersebut me­ngesankan pemprov bersama pem­kab/pemko tak berbuat apa-apa. Padahal telah banyak program dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan.

“Yang benar itu, jumlah pen­duduk miskin di Sumbar dari Maret 2012 hingga Maret 2013 telah me­nga­lami penurunan da­ri 8,19 persen men­jadi 8,14 persen. Turun 0,05 persen pada pe­rio­de tahun sama,” ujar Ir­wan Prayitno kepada Padang Ekspres di ru­mah dinasnya usai per­temuan dengan BPS Sumbar, Selasa (2/7).

Lebih lanjut, menu­rut Irwan, indikator penilaian per­hitungan dengan per­ban­dingan bulan September (2012) dan Ma­ret (2013), tak tepat. Sebab tidak diukur da­lam rentang waktu dan kondisi yang sama. Se­dangkan BPS Sumbar menilai per­hitu­ngan ang­ka kemis­kinan ter­sebut merupakan ang­ka sementara, yang se­wak­tu-waktu dapat berubah. Pasal­nya, survei ekonomi yang dilakukan BPS dua kali setahun. Yakni setiap Maret dan September. Di sinilah terdapat perbedaan persepsi terha­dap ekspos persentase kemiskinan.

Jika perhitungan persentase kemiskinan menggunakan survei kemiskinan, lanjut Irwan, harusnya diukur dalam periode waktu yang sama (year of year). “Perhitungan Maret, perbandingannya harus di bulan Maret tahun sebelumnya, bukan berdasarkan bulan berbeda. Karena  pada periode itu, kan ada perbedaan musim dan masa panen,” ujar Irwan didampingi Kepala BPS Sumbar, Yomin Tofri.

Irwan menjelaskan, dibanding persentase kemiskinan secara nasio­nal, kemiskinan di Sumbar jauh lebih rendah. Secara nasional 11,02 persen, sementara Sumbar hanya 8,14 persen.

Persentase 8,14 persen tersebut, dinilai Irwan, sudah angka maksimal bisa dicapai di daerah yang sebagian besar mata pencarian penduduknya bertani. Pasalnya, untuk dae­rah penghasil minyak sekali­pun (tingkat kemiskinan Riau 7,7 persen), angka 5 persen saja masih dinilai angka wajar untuk tingkat kemiskinan.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, pening­katan persentase kemiskinan meng­gunakan indikator per­hitungan September–Maret tak bisa di­jadikan ukuran kegagalan pe­merintah me­ngen­taskan jum­lah penduduk miskin.

Dalam data BPS, jumlah penduduk miskin di Sumbar Maret 2013 sebanyak 407. 470 jiwa. Bila diukur dari September 2012, meningkat 9. 615 jiwa. Tapi diukur dari Maret 2012, tetap terjadi penurunan kemiskinan. Menurut wilayah, di pedesaan meningkat 14.337 jiwa, sebaliknya jumlah pen­duduk miskin perkotaan me­nurun 4.722 jiwa.

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan, karena 90 persen masyarakat di pedesaan meng­gantungkan hidup dari pada komoditi ekspor, terutama sawit dan karet. Rinciannya, 57 persen bergantung pada eks­por sawit, dan 30 persen pada karet. Kendati produktivitas petani meningkat, namun har­ga jual komoditi itu di pasar internasional rendah. Oto­matis, pendapatan yang dite­rima petani menjadi rendah.

“Tentunya dengan penu­runan harga di tingkat dunia, akan mengurangi kesejah­teraan masyarakat di pede­saan. Makanya, ketika survei dilakukan BPS bulan Maret, mereka termasuk dalam ke­lom­pok masyarakat miskin,” ujarnya.

Suatu hal yang perlu dipa­hami, kata Irwan, pemprov tidak bisa mengatur harga pasar komoditi tingkat dunia. “Masa pengaruh harga di ting­kat dunia juga dijadikan indi­kator kinerja pemerintah. In­dikator kinerja yang dapat diukur adalah pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini, per­tum­buhan ekonomi di Sumbar sudah di atas nasional. Na­sional 6,02 persen, di Sumbar justru 7 persen. Silakan kro­s­cek ke BPS terkait data ter­sebut,” tuturnya.

Untuk pengentasan kemis­kinan yang dilakukan pem­prov, kata Irwan, Sumbar telah mem­buat program Gerakan Pe­nye­jahteraan Petani (GPP), Gerakan Pemberdayaan Masya­rakat Pe­sisir (Gepemp), gerakan untuk mendorong UMKM.

“Sebelum saya jadi gu­bernur, tingkat  kemiskinan Sumbar 10 persen, sekarang telah 8,14 persen. Meskipun terjadi penurunan hanya 0,05 persen dari tahun 2012, tetap hargailah upaya kami. Seakan-akan selama ini, kami tak bekerja,” ungkapnya.

Ukur Periode yang Sama

Di tempat yang sama, Yo­min Tofri mengatakan untuk mengukur persentase tingkat kemiskinan, seyogianya me­mang diukur dalam periode waktu sama. “Sumbar telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan jika diukur berda­sarkan periode waktu sama. Bahkan tingkat kemiskinan Sumbar, di bawah nasional. Untuk mengukur kinerja pe­me­rintah, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan eko­nomi. Capaian Sumbar di atas nasional,” jelasnya.

Diakuinya, tiap tahun BPS memang melakukan dua kali survei, setiap Maret dan September. “Tingkat kemiskinan Sumbar di pedesaan memang meningkat, sedangkan di per­kotaan menurun. Masyarakat di pedesaan mengandalkan komoditi ekspor yang sangat tergantung dari harga dunia dan pemerintah tak bisa me­ngatur harga di pasar dunia itu,” ulasnya.

Selain masih rendahnya harga komoditi ekspor, faktor lain yang membuat penduduk miskin bertambah, kata Yo­min, karena pengaruh laju inflasi. Informasi kenaikan harga BBM, telah membuat harga berbagai kebutuhan pokok meningkat. “Dengan harga meningkat ini, maka kemampuan masyarakat mem­beli barang kebutuhan pokok juga berkurang. Inilah yang kita pakai sebagai indi­katornya dari survei ekonomi,” tukasnya.

Yomin mengatakan seiring ke­mampuan pemerintah me­ngendalikan inflasi dan harga komoditi ekspor membaik di tingkat dunia, dengan sen­dirinya jumlah atau persentase pen­duduk miskin juga akan be­rubah. “Kalau semuanya mem­baik, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, per­sentase yang ada sekarang bisa berubah. Demikian juga se­baliknya. Pe­merintah me­mang lebih ber­peran mengendalikan inflasi di daerah,” jelasnya. (ayu)

Padang Ekspres 3 Juli 2013

irwan-prayitno.com

Gubernur Irwan Prayitno Terima Penghargaan Kependudukan dan KB

Kendari – Gubernur Sumatera Barat menerima Penghargaan Manggala Karya Kencana  (MKK), yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Prof. dr. Fasli Jalal, Sp.GK, Phd pada puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ( Harganas ) XX tingkat nasional tahun 2013, pada hari Sabtu 29 Juni 2013 bertempat di lapangan Arena Eks MTQ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Boediono.

Penghargaan ini diterima atas prestasi Gubernur Irwan Prayitno dalam keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno di sela-sela kegiatan itu juga menyampaikan, rasa senang dan bangga atas penghargaan ini karena semua ini merupakan kinerja dan koordinasi yang baik BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dengan lembaga kemasyarakatan, SKPD terkait di lingkungan Pemprov Sumatera Barat dan masyarakat yang telah meraih prestasi penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam program bidang kependudukan dan KB dari pemerintah pusat dari tingkat kelahiran 3,4 %  (SDKI 2007) terjadi penurunan menjadi 2,8 % (SDKI 2012), dan hasil prevalensi peserta KB aktif (CPR) 56.9 hasil SDKI 2012.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan peranserta Bupati/Walikota, pimpinan, penyuluh dan pertugas BKKBN, masyarakat, posyandu, kader-kader PKK di lapangan seluruh Pemkab/ko se-Sumatera Barat. Sebelumnya juga menyampaikan rasa senang pula terhadap keberhasilan Sumatera Barat sebagai provinsi terbaik dalam Pelaksanaan MDGs (Indonesia MDGs Awards) yang diselenggarakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI, di mana Kota Payakumbuh sebagai pemenang ketiga kategori pendidikan, serta Sawahlunto sebagai pemenang pertama kategori kesehatan ibu dan anak.

Demikian pentingnya permasalahan kependudukan dan KB tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyampaikan program ini kepada masyarakat secara esensial dan komprehensif khususnya pada masyarakat Sumatera Barat. Kita melihat di lapangan secara subtansial dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yakni merencanakan kehidupan keluarga dan mempersiapkan keluarga yang berkualitas.

Kita yakin dan percaya keluarga merupakan elemen penentu sebuah bangsa dan negara, semua berbanding lurus. Apabila tumbuh dan berkembang keluarga yang baik, negara akan baik pula dan sebaliknya jika didominasi keluarga jelek sudah barang tentu negara tersebut akan jelek pula. Oleh karenanya keluarga memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, baik dan buruknya tidak terlepas dari keberhasilan orang tua dalam mendidik anak – anak mereka, ungkapnya.

Irwan Prayitno dalam kesempatan itu juga mengajak masyarakat untuk senantiasa memperhatikan keluarga secara baik, terutama dalam pembinaan perkembangan anak sebagai generasi masa depan bangsa. Keberhasilan sebuah keluarga itu tidak terlepas dari, perhatian terhadap gizi, pendidikan, agama, moral, sopan santun serta kesinambungan kegiatan ekonomi keluarga.

Menata keluarga, merencanakan secara baik, itu sesuatu yang perlu dalam membina kehidupan keluarga yang sehat, sejahtera, rukun dan damai, dimulai dengan menjaga kelahiran anak.Tentunya semua itu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi, untuk menekan dan menghimbau Bupati/Walikota agar selalu sinergi dalam mendorong keberhasilan program kependudukan dan KB di daerahnya masing-masing, harapnya. 

irwan-prayitno.com